Saiful Mujani: Pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko Kasar dan Ugly!



GELORA.CO - Acara yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengangkat Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ini dianggap ironi lantaran KLB melibatkan pejabat negara yang bukannya melindungi semua partai.

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," kata pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, melalui akun Twitter, Jumat (5/3/2021). Muzani mengizinkan cuitannya dikutip.

Saiful Mujani mengatakan kondisi KLB Demokrat di Sumut merupakan bentuk dari kemunduran besar demokrasi Indonesia. Dia menilai terlaksananya KLB itu menunjukkan negara gagal menjamin independensi partai politik.

"Kemunduran besar dalam demokrasi kita, negara gagal menjamin independensi partai politik, pejabat negara yang harusnya melindungi semua partai yang ada malah mengambil alih adalah fakta buruknya demokrasi kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Saiful Mujani menilai KLB Demokrat di Sumut yang menunjuk Kepala KSP Moeldoko sebagai ketum ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukakn yang dilakukan Moeldoko sebagai pihak yang berada di lingkaran kekuasaan, kasar dan buruk.

"Yang luar biasa pada kasus Demokrat ini, Moeldoko yang bukan kader atau mantan kader mengambil alih kekuasaan di Demokrat, dan dia justru lingkaran Istana, pejabat negara. Itu kasar dan ugly sekali. Nggak pernah terjadi dalam sejarah kita," ujarnya.

Kemudian Saiful Mujani memberi pandangan terkait latar belakang timbulnya pengambilalihan Partai Demokrat melalui KLB tersebut. Menurutnya, ada faktor kader, mantan kader, hingga sumber daya Moeldoko yang melatarbelakangi KLB itu.

"Kader, mantan kader Demokrat yang kalah dalam kongres tahun lalu dan petualang politik di luar partai yang saya duga punya resources besar untuk memgambil alih kepemimpinan di Demokrat. Kenapa Moeldoko penting? Karena dia tertarik dan analisis saya dia punya resources," paparnya.

Saiful Mujani lantas memberikan dua skenario yang bisa terjadi selanjutnya terhadap Demokrat. Terlepas sah tidak sahnya KLB Demokrat berdasarkan AD/ART, persoalan tersebut, kata dia, akan berujung pada jalur hukum pengadilan dan bahkan tidak bisa ikutnya Demokrat dalam kontestasi pemilu.

"Sah dan tidak sah KLB itu kan ukurannya AD/ART Partai Demokrat sendiri. Menkum HAM tentu punya penilaian sendiri atas dasar AD dan ART itu. Kalau disahkan oleh Menkum HAM, Demokrat AHY pasti tidak terima, maka akan menempuh jalur hukum di pengadilan. Prosesnya bisa panjang sampai ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada kepastian kepengurusan Demokrat atau ada dualisme kepemimpinan, Demokrat terancam tak bisa ikut Pemilu 2024," ungkapnya. (*)
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Saiful Mujani: Pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko Kasar dan Ugly!"

Posting Komentar