PA 212 Kritik Kerumunan NTT: Jokowi Tunjukkan Hukum Suka-suka




GELORA.CO - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif meminta keadilan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam kasus kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2).

Slamet menyarankan agar Jokowi segera menyerahkan diri ke aparat kepolisian sebab telah memicu kerumunan. Ia juga mendesak agar gubernur, bupati, dan kapolda dipecat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan tersebut.

"Maka saya sarankan kepada yang mulia Pak Jokowi agar rakyat melihat keadilan di negeri ini dan hukum berlaku sama untuk semua," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/2).

Slamet menyebut bahwa pernyataannya sekaligus memenuhi permintaan Jokowi soal kritik beberapa waktu lalu. Jokowi diketahui sempat meminta masyarakat menyampaikan kritik apapun kepada pemerintah. Menurut dia, kejadian di NTT sangat memprihatinkan.

Slamet menilai Jokowi tak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dia juga menyebut Jokowi tengah memperlihatkan hukum bekerja dengan semaunya sendiri di negara ini.

"Anda sedang memperontonkan hukum suka suka di negeri ini," katanya.

Slamet menantang Jokowi untuk membuktikan perkataannya, berlaku adil dan bertindak tegas atas kerumunan yang ia timbulkan.

Atau sebagai opsi, ia meminta kasus kerumunan segera dihentikan dengan membebaskan Rizieq Shihab dan beberapa orang lain yang ditahan karena kasus kerumunan.

"Jika tidak dilakukan maka rakyat akan mengingat Anda sebagai pemimpin yang mempermainkan hukum di negeri ini," ucap Slamet. (*)
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PA 212 Kritik Kerumunan NTT: Jokowi Tunjukkan Hukum Suka-suka"

Posting Komentar