Banjir (Kembali) Cuma Jadi Komoditas Politik



Oleh:Ervan Purwanto
 AAH! Nya banjir! Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Rumeh ane kebakaran gare-gare kompor mleduk. Ane jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet, rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet.

Lagu berjudul "Kompor Meleduk" yang diciptakan oleh seniman Betawi Benyamin Sueb pada 1970, syairnya justru masih sangat relevan dengan situasi Jakarta sekarang ini.


Karena hingga detik ini Jakarta masih saja disibukkan dengan banjir atau saat ini lebih dihaluskan dengan sebutan genangan.

Lazimnya pasca banjir menerjang, sudah pasti akan meninggalkan sampah dan menyebabkan kemacetan.

Ketiga masalah klasik dari DKI Jakarta tersebut (banjir, sampah dan kemacetan), adalah ikonik.

Banjir, sampah dan kemacetan bahkan selalu mendapat porsi seksi untuk dijadikan komoditas kampanye para elitw politik yang akan bertarung memperebutkan posisi sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.

Selayaknya mantra yang sangat sakti, maka pasangan pemimpin Jakarta pun harus menerima cacian atau kritikan pedas, yang diakibatkan oleh ketiga permasalahan tersebut.

Namun sayangnya kondisi itu terjadi secara berulang-ulang terus yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang wajar.

Apa yang dialami Jakarta sebenarnya sama dengan kota-kota lainnya yang dilintasi oleh sungai-sungai hidup. Namun karena Jakarta adalah pintu masuk sempurna untuk berkarier dalam hal apapun, maka wajar bila kondisi Jakarta lebih tersorot dan terlihat.

Untuk dapat mengurai dan mengurangi ketiga masalah klasik tersebut, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi secara utuh bersama masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan juga harus sejalan dengan kondisi lingkungan dan tidak menghilangkan kultur yang berada di wilayah tersebut.

Pendekatan kebijakannya pun harus dimulai dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.

Berikan ruang dan fasilitasi pemikiran-pemikiran serta ide-ide sederhana dari masyarakat untuk membangun, mengembangkan wilayahnya. Tentu sesuai dengan koridor dan peraturan yang ada.

Bila partisipasi masyarakat dimunculkan dan dibangun serta dikembangkan, saya yakin permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya dapat perlahan teratasi dengan baik.

Tentunya ini bukan hal yang mudah dan secepat membalikan telapak tangan.

Kita tidak perlu menduplikasi produk kebijakan dari luar atau kota-kota di luar negeri.

Sebab banyak kota dan desa di tanah air yang kualitasnya sangat luar biasa dan itu terjaga, baik yang sudah terekspos maupun belum.

Sekarang poinnya adalah kolaborasi nyata dan utuh antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan, mau diwujudkan atau kembali sekedar adlips saja.

Sudah cukup masyarakat dan lingkungan hanya sebagai komoditi kepentingan sesaat saja, setelah itu semua kembali terlupakan

(Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air)
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Banjir (Kembali) Cuma Jadi Komoditas Politik"

Posting Komentar