Legitimasi Julukan Di Balik Anugerah Bintang Mahaputra Nararya


Oleh:Adian Radiatus
 FADLI Zon dan Fahri Hamzah, pengkritik, penyindir dan kadang komen pedas keras menentang kebijakan rezim pemerintahan Jokowi dianugerahi Bintang Maha Putra Nararya oleh presiden selaku kepala negara.

Hal ini secara tersirat memaknai bahwa segala konten kritik yang disampaikan Fahri dan Fadli selama ini adalah sah dan menjadi bukti kebenarannya. Sebab bila tidak, Presiden Jokowi pasti menolak pemberian penghargaan ini.

Bila sudah demikian, maka dapat dipastikan tidak boleh ada pejabat pemerintah baik struktural maupun non struktural yang berkeberatan atas kehadiran kritik ataupun protes sekeras apapun yang dilontarkan Fadli atau Fahri selama ini, setelah keduanya mendapat penganugrahan itu.

Salah satu sindiran yang cukup pedas terasa mengena yang dilontarkan kedua tokoh publik figur ini adalah "planga plongo". Pemimpin jangan planga plongo, begitu narasi yang pernah tercatat.

Kritik Fadli lainnya menyebut kepentingan rakyat untuk memilih pemimpin yang lebih bermutu. Jadi bawa kepada kepentingan umum. Kritik ini karena Fadli melihat berbagai ketimpangan dalam pengelolaan negara.

Saat itu, Fadli mengatakan jika tidak ingin disebut planga-plongo atau bengong karena tidak memahami sesuatu, maka sebaiknya orang yang tersinggung membuat dirinya paham. Dan orang ini patut diduga yang sekarang memberi tanda jasa Bintang Mahaputra itu.

“Jangan salahkan rakyat. Yang salah memang pemimpinnya, plin plan, mencla mencle, plonga plongo, inkonsisten, bingung, apalagi ya sinonimnya,” sebut Fadli Zon terkait penanganan pandemik Covid-19 pada medio Mei, 3 bulan lalu.

Pengakuan secara implisit patut diacungi jempol, menunjukan kebesaran jiwa atau karena tim seleksinya memang kena ekses keplangaplongoan itu. Entahlah.

Fenomena ini cukup menarik, kalau selama ini kita ada gelar Bapak Proklamasi, Bapak Pembangunan, Bapak Demokrasi, maka tidak kemungkinan hadir Bapak Planga Plongo.

Sebenarnya memang banyak hal yang bikin rakyat prihatin saat ini terkait pengelolaan negara di berbagai bidang kehidupan sosial dan politik. Penanganan pandemik Covid-19 tak menyentuh rasa perlindungan pada rakyat, tumbuhnya perilaku nepotisme via jalur pilkada yang coba diredam faktanya itu.

Masih banyak deretan kritik yang menggambarkan sakitnya perasaan hati rakyat, namun jangan khawatir, ada sedikit harapan demokrasi via kritikan, seperti seloroh Fadli Zon, "Berarti kritik itu diakui pemerintah, makanya kalau mau banyak penghargaan banyak-banyaklah kritik,".

Di balik pemberian Bintang Maha Putra Nararya rupanya rakyat bisa menangkap esensi bahwa kritikan dan julukan yang timbul karenanya, telah mendapat legitimasi pengakuan pemerintah, walau tidak secara langsung.

(Pemerhati sosial politik )
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Legitimasi Julukan Di Balik Anugerah Bintang Mahaputra Nararya"

Posting Komentar