KPU: WNA Masuk DPT Paling Banyak di Bali, Jatim, Jabar

Bawah Gambar
-

GELORA.CO -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis, mengatakan data WNA yang masuk ke DPT Pemilu 2019 paling banyak ditemukan di Provinsi Bali. Selain itu, ada dua provinsi lain yang juga tercatat banyak ditemukan WNA masuk dalam DPT. 

"Terbanyak terdapat di tiga provinsi, yakni Bali, kemudian Jawa Timur dah Jawa Barat," ujar Viryan ketika dihubungi, Selasa (5/3) malam. 

Sebelumnya, KPU mengungkapkan jika 103 WNA yang datanya masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 tersebar di 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota. Temuan 103 WNA itu berdasarkan pencocokan data WNA yang memiliki KTP-el sebanyak 1.680 orang dengan data DPT.

Viryan melanjutkan dalam data 103 WNA itu, ada sembilan elemen data kependudukan yang masuk dalam DPT Pemilu 2019. Beberapa elemen di antaranya nama, NIK, tanggal lahir, kewarganegaraan. 

Viryan mengatakan pihaknya tidak bisa mengungkapkan sembilan itu kepada publik. "Kami menghormati privasi data WNA. Mungkin nanti kami akan menyebutkan sebaran dimana saja dan apa yang sudah KPU lakukan," tambah Viryan. 

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan data 103 WNA juga tercatat di tempat pemungutan suara (TPS). Afif mengungkapkan elemen data kependudukan 103 WNA itu pun lengkap masuk di DPT. 

"Ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian nomor TPS-nya juga ada. Memang lengkap (elemen data kependudukannya). Nama, segala macam lengkap, pembedanya hanya kewarganegaraannya," ujar Afif kepada wartawan di Hotel Harris Vertue, Jakarta Pusat, Selasa.

Afif mengungkapkan temuan seperti ini berbahaya sehingga harus segera dibersihkan datanya. "Jajaran kami di Cianjur menemukan itu, di Pangandaran juga ketemu seperti itu. Kita kan menunggu update, ada juga di Jawa Timur satu kabupaten ada sekitar dua hingga tiga orang orang tapi semuanya tidak masuk di DPT," lanjut Afif. 

Afif mengungkapkan jika berdasarkan temuan ini ada indikasi bahwa penelitian data pemilih belum tuntas dan bersih. Sebab, hal-hal terkait pemilih yang tidak berhak memilih sebenarnya sudah harus dicocokkan dan dipastikan sejak awal. [rol]

http://bitly.com/2TmjKCs
Silakan Baca Berita Menarik Lainnya di Klik Sini
loading...
Labels:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget