GELORA.CO –  Peristiwa peluru nyasar ke gedung DPR menyisakan pengalaman menegangkan bagi anggota DPR, staf, dan tamu di sana. Dua antaranya adalah seorang pendeta dan staf anggota DPR. 

Pendeta Heski Roring siang tadi sedang bertamu ke ruang kerja anggota Fraksi Gerindra, Wenny Warouw, di gedung Nusantara I DPR, tepatnya di lantai 16. Saat sedang berbincang dengan Wenny, Heski dikagetkan oleh terjangan peluru. 

“Saya kan lagi asyik ngobrol-ngobrol dengan Pak Wenny Warouw. Ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba ada tembakan. Pletak, desing. Mungkin satu jengkal dari kepala saya. Saya langsung ngomong, ‘Pak Jenderal, tiarap, ini tembakan!’,” kata Heski di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018). 

“Puji Tuhan, saya bisa selamat,” sambungnya. 

Heski merasa telinganya berdenging gara-gara desingan peluru. Dia tidak bisa membayangkan jika peluru yang datang dari arah belakangnya itu mengenainya. 

“Peluru dari arah kiri atas. Pokoknya rambut saya ini terangkat juga. Mungkin kalau saya tinggi duduknya, paling kena juga,” ucap Heski. 

Cerita lain datang dari staf anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Heri Purnama. Peluru juga menembus ke ruangan Bambang Heri di lantai 13. 

Saat kejadian, Bambang Heri tidak ada di ruangan karena sedang umrah. Namun ada staf yang bekerja di depan ruangan. Peluru yang menembus kaca juga membuat jilbab staf itu bolong. 

Dari video yang diterima detikcom, ada yang memperlihatkan jilbab salah seorang staf yang bolong ditembus peluru. Jilbab itu bolong di bagian belakang.

“Jujur, saya tidak bisa membayangkan yang tadi memakai jilbab, adinda kita, saudara tenaga ahli dari Bambang Heri yang hari ini sedang melakukan umrah. Mundur sedikit, itu pasti kena kepala,” ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam jumpa pers di gedung DPR. 

GELORA.CO –  Petinggi Lippo Group diduga menjanjikan Rp13 miliar kepada pejabat Kabupaten Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Jumlah tersebut merupakan total commitment fee proyek Meikarta.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarief dari total ongkos itu sebesar Rp13 miliar, dana yang baru cair sebesar Rp7 miliar.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas,” kata La Ode dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).

La Ode merinci kepala dinas yang menerima dana yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR), DInas Lingkungan Hidup, Damkar, dan Dinas Penanaman Modal (DPM-PPT).

“Pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” kata La Ode.

Kata La Ode, berdasarkan pemeriksaan, KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yaitu pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan sejumlah Kepala Dinas terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka yakni, Direktur Operasional Lippo Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi, Fitra Djaja Purnama, konsultan Lippo Group; dan Henry Jasmen konsultan Lippo Group HJ. Empat orang tersebut disangkakan memberi suap.

Sementara tersangka penerima suap yakni, Bupati Bekasi Neneng Hasanah yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi berinisial Sahat M Banjarnahor, kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Dikatakan La Ode sembilan orang tersebut ditangkap, sejak Minggu (14/10) pagi di Kabupaten Bekasi dan Surabaya.

GELORA.CO – Petang ini lini masa media sosial dipenuhi cuitan heboh para warganet membahas aksi Jokowi ngopi bareng para menteri di Bali.

Bukan soal keseruan acara ngopi yang menjadi sorotan warganet, melainkan dusta Jokowi, sang petahana presiden yang dulu pernah dengan bersemangat menyatakan bahwa seumur hidup ia tak pernah ngopi.

Pak jokowi tak pernah

Ngopi

Trus yg di hirup itu..

Mgkin Aroma nya kopi

— Çåπϑrå_ϑo∂πkكاندرا دوانغ (@candrabelt) October 14, 2018

Sebetulnya bukan kali ini saja Jokowi kedapatan berdusta soal ngopi, sebelumnya ia pun pernah ngopi di kawasan Petak Sembilan Jakarta.

Gw lagi nunggu yg mau komplain sebenarnya, bisa aja ngopinya sesudah jadi presiden, itu kan pas jadi Gub DKI aja

Ok, silakan simak baek-baek ini jaman kapan? Sejak kampanye 2012 sering ketempat ini

— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) October 15, 2018

Menanggapi dusta Jokowi ini, seorang mantan anggota DPR berkomentar:

Diketahui, saat ini Jokowi mengikuti pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Di sela pertemuan itu, Jokowi rehat sejenak sambil menyeruput kopi bersama para menteri.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden bey Machmudin mengatakan, usai melepas PM Vietnam Nguyễn Xuân Phúc meninggalkan BNDCC, Jumat, 12 Oktober 2018 lalu, Presiden Jokowi berkeliling area BNDCC. Ia kemudian singgah di Taman Jepun yang terletak di antara BNDCC 1 dan BNDCC 2.

“Di taman yang merupakan area kuliner ini Presiden terlihat berbincang santai dengan beberapa menterinya sambil menyeruput kopi Indonesia yang berasal dari salah satu kios di sana,” kata Bey dalam keterangan tertulis  Jumat, 12 Oktober 2018.

Portal Bersama – KPK menduga adanya praktik suap terkait perizinan properti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Suap ini digunakan untuk izin pembangunan superblock hunian apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan Meikarta ini merupakan megaproyek yang sedang digarap Lippo Group.

Maka dari itu KPK berhasil mengamankan 10 orang setelah operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi, Surabaya dan Bekasi sejak 14 Oktober hingga 15 Oktober. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, dari hasil OTT, penyidik KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp 1,5 miliar dengan rincian 90 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 900 juta, Rp 513 juta serta dan mobil Toyota Inova.

Barang bukti uang senilai Rp 1,5 miliar itu merupakan bagian dari uang suap yang diberikan Lippo Group untuk suap ini yang mencapai Rp 13 miliar.

“Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” kata Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait perizinan mega hunian Meikarta yang digarap oleh Lippo Group.

Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi, Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Ia diduga menerima suap senilai miliaran rupiah dari tiga orang dari pihak Lippo Group yakni, Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama dan Henry Jasmen. Billy Sindoro adalah Direktur Operasional Lippo Group, sementara Taryudi dan Fitra adalah konsultan Lippo Group, dan Henry adalah pegawai Lippo Group.

Sembilan orang tersebut kemudian dijerat sebagai tersangka. Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Suap diberikan Lippo Group untuk pengurusan izin proyek pembangunan super blok Meikarta di Cikarang. Total uang suap yang digelontorkan Lippo Group senilai Rp 13 miliar.

GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu terkait dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare.

Meikarta merupakan bagian proyek dari Lippo Group.

“Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase.” ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).

Laode mengatakan pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” ujar Laode.

KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10) siang hingga dini hari dan berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta.

Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.

Tim penindakan KPK dalam operasi senyap itu menyita uang sekitar Rp1 miliar dari lokasi sebagai barang bukti dan menyegel beberapa ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.

Portal Bersama – KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Penetapan tersangka ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Berikut ini orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka

– Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

– Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Laode menyebut Bupati Bekasi dkk menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.