GELORA.CO –  Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ada intervensi pihak kepolisian terhadap rencana Muktamar Pemuda Muhammadiyah November mendatang. Dia berencana menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengadukan dugaannya tersebut.

Dahnil mengaku beberapa kali menerima laporan dari pimpinan cabang di daerah-daerah yang mengaku sempat didatangi aparat. Polisi bahkan berani mengarahkan agar anggota PP Muhammadiyah mau mengangkat pemimpin baru dalam muktamar nanti yang mendukung pasangan calon presiden tertentu.

“Saya beberapa hari ini mendapat laporan pimpinan PP muhamadiyah di beberapa daerah didatangi polisi, pertanyaannya kapan muktamar, siapa yang akan jadi Ketua PP Muhammadiyah. Pertanyaan saya, apa urusan polisi nanya hal itu,” kata Dahnil di Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/10).

“Bahkan polisi berani mendorong, idealnya nanti yang dipilih jadi ketua adalah calon A. Ini yang kemudian disebut sebagai tindakan refresif di zaman Orba,” lanjut Dahnil.

Polisi belum merespons atau mengklarifikasi tudingan Dahnil tersebut.

Dahnil mengatakan PP Muhammadiyah adalah organisasi netral yang tak akan menunjukan pilihan politiknya. Jika pun dia akhirnya bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu adalah pilihannya sebagai pribadi, bukan sebagai Ketua PP Muhammadiyah.

“Posisi saya sebagai Koordinator Jubir itu tidak terkait dengan posisi saya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. PP Muhammadiyah secara institusional netral. Tidak ada kaitan dengan saya jadi jubir. Saya tidak ingin PP Muhammadiyah dan Muhammadiyah dipolitisasi,” terang Dahnil.

Dahnil mengaku akan segera berkirim surat kepada Kapolri Tito terkait dugaan intervensi bawahannya itu. Dahnil akan bertanya langsung soal kejadian yang dilaporkan oleh beberapa ketua cabang PP Muhamadiyah di daerah.

“Secara institusional akan kirim surat kepada Pak Kapolri apakah betul ada perintah itu. Jangan sampai ada upaya politisasi. Dan juga apakah ada upaya kepolisian dukung salah satu calon di muktamar. Karena ini unik,” katanya.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah merupakan kegiatan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah yang digelar empat tahun sekali.

GELORA.CO – Meski sempat mendapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat, Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith akhirnya bisa berceramah di Manado, Sulawesi Utara dalam rangka Haul Akbar ke-7 ayahnya, Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith dan doa akbar untuk korban gempa. 

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya bersifat netral, sehingga semua kegiatan masyarakat harus diamankan.

“Kami tidak berpihak, pengamanan tadi malam (Senin) itu merupakan langkah terbaik dari pihak kepolisian, TNI dan pemerintah Sulut,” kata Tompo kepada wartawan, Selasa (16/10). 

Faktanya, sambung Tompo Bahar Smith tetap bisa hadir dalam kegiatan haul, dan masyarakat tidak terganggu.

“Situasinya sebenarnya aman-aman saja, namun ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang membesar-besarkan situasi ini,” terangnya.

Tompo menambahkan masyarakat Sulut  sangat toleran, sehingga ia meminta warga jangan mudah terprovokasi dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. 

Oleh: Toni Rosyid*

Jokowi sebagai presiden, sukses atau gagal? Kalau pertanyaan ini diajukan ke pendukungnya, pasti jawabannya sukses. Apa indikatornya? Pernah dikasih sepeda. Pernah dapat bingkisan yang dilempar dari mobil. Senang lihat Jokowi low profile ketika pakai kaos oblong dan sandal jepit. Tentu itu subjektif. 

Kalau ditanyakan kepada pihak lawan, jawabannya Jokowi gagal. Apa indikatornya? Jokowi kriminalisasi Habib Rizieq. Jokowi dukung Ahok. Ini juga subjektif. Kalau pertanyaannya diajukan ke lembaga survei, ada yang bilang sukses. Apa dasarnya? Persepsi publik. Mereka disurvei menggunakan  kaidah-kaidah ilmiah dengan random sampling yang proporsional dan margin error 2,5 persen. Objektif? Kadang. Tapi, tidak nyambung. Loh, kok gak nyambung?

Sukses gagal kok dijawab pakai survei. Emang pemilu? Kalau mau lihat Jokowi sukses atau gagal, lihat seberapa besar janji yang sudah ditunaikan, dan lihat pula capaian kinerjanya. Bukan persepsi. Pasti bias. 

Sukses gagal kok dijawab pakai survei. Emang pemilu? Kalau mau lihat Jokowi sukses atau gagal, lihat seberapa besar janji yang sudah ditunaikan, dan lihat pula capaian kinerjanya. Bukan persepsi. Pasti bias. 

 – – 

Tapi, pertanyaan dalam survei itu tentang tingkat kepuasan publik. Bukan tentang kesuksesan. Secara ilmiah itu tidak salah. Tapi narasi “kepuasan publik” itu apakah orisinil dan berdiri sendiri? Tidak ada kaitannya dengan penggiringan opini? Gak berhubungan dengan kampanye? Ini soal etika dan moral. 

Curiga, bahkan sering kecewa terhadap lembaga survei model ini, seorang ustaz bertanya: bagaimana nasib lembaga-lembaga survei itu di akhirat ya? Nah loh. 

Sukses gagalnya Jokowi mesti dilihat dari variabel kinerja dan janji kampanyenya. Misal, bagaimana kinerja Jokowi di bidang hukum? Hukum makin adil, atau makin timpang? Apakah hukum ditegakkan, atau dikendalikan? Bagaimana tingkat kriminalisasi? Diberantas, atau malah digalakkan?

Bidang politik. Indonesia makin demokratis, atau makin represif? Mimbar mahasiswa makin bebas, atau makin sempit? Rektor, ilmuan dan aktifis makin berani dan bebas bersuara, atau malah ciut nyalinya? Kampus makin independen, atau berada dalam pengawasan?

Soal clean government. Koruptor makin banyak, atau makin dikit? KPK makin ganas, atau makin tersandera? Lalu, semua keadaan sekarang ini dibandingkan dengan keadaan sebelum Jokowi dilantik jadi presiden.

Lihat juga janji Jokowi. Ini variabel penting. Karena menyangkut tidak saja kredibilitas, tapi juga integritas seorang presiden. Janji pantang untuk tidak ditunaikan. Ada yang bilang Jokowi-JK punya 66 janji. Ukur, berapa persen sudah ditunaikan? Simple bukan cara mengukurnya? Bukan dengan persepsi publik. Bukan dengan survei. Ngawur itu!

Soal sukses gagalnya Jokowi, jangan tanyakan pada calon pemilih di pilpres 2019. Itu keliru. Tukang rongsok, pengayuh becak, penjual terong, pedagang asongan, cabe-cabean, mana ngerti mereka soal ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan lain-lain. Disurvei, pasti jawabannya gak nyambung. Alias ngawur. Kenapa? Jawaban tidak berbasis pada pengetahuan. Tapi bersumber dari bisikan tetangga. Apalagi kalau tetangganya orang partai. Makin bias. Atau info dari Breaking News TV di sela-sela tayangan sinetron.

Sekedar sebuah analogi. Sopir itu sukses atau gagal, jangan tanyakan pada penumpang. Sebab, penumpang tahunya nyaman dan cepat sampai. Soal sopir melanggar lalu lintas, nabrak lampu merah, gak peduli ganjil genap, bagi penumpang tidak ada ngaruhnya. Penumpang juga gak tahu sopir itu punya SIM atau tidak. Setorannya ke majikan angkot lancar atau tersendat. Oli mobil sering diganti atau dibiarkan. Diparkir di tempat aman atau sembarangan. Rajin service atau tidak, penumpang masa bodoh. Pokoknya, bagi penumpang, jika cepat sampai dan selamat, itu sopir sukses. Soal mobil itu cepat rusak, mesinnya rontok, akan dicuri orang,, tak pengaruhi penilaiannya. Ini mirip ketika tanya dan survei ke publik tentang Jokowi sukses atau gagal. Pasti gak nyambung.

Sukses gagalnya Jokowi, gak ada hubungannya dengan hasil survei. Sebab, survei itu persepsi. Dan persepsi dibentuk melalui pencitraan. Sangat subyektif.

Konon kabarnya, di awal pemerintahannya, kira-kira satu bulan berjalan, Jokowi membuat survei. Survei ini untuk mengukur tingkat kinerja para menteri berbasis persepsi masyarakat. Hasilnya, banyak menteri yang nilainya jeblok. Terutama kementerian yang tidak populer, seperti kementerian keuangan, perdagangan, ESDM, kesehatan, dan sejumlah kementerian yang lain. Ya iyalah. Masyarakat kita hanya sedikit yang tahu tentang kementerian. Bahkan jumlah menteri kabinet saja, belum tentu mereka tahu. Bagaimana mungkin masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap menteri yang mereka saja gak kenal?

Kalau sukses gagalnya seorang menteri diukur menggunakan persepsi publik, ini super bahaya. Kenapa? Nanti semua menteri hanya akan membuat dan mengerjakan program yang populer. Mudah dilihat masyarakat. Menteri olahraga ikut main futsal, lalu bagi-bagi bola dan sepeda. Menteri BUMN ikut jaga tol. Menteri perdagangan ikut jualan tape di pasar dengan diskon besar-besaran. Apalagi jika mau pakai kaos oblong dan sandal jepit. Menteri luar negeri ikut demo Palestina. Teriak Allahu Akbar, dengan bendera Palestina yang diikatkan di kepala. Menteri pertanian copot sepatu, lipat lengan baju, turun ke sawah, ikut memanen padi. Wah, dijamin makin kacau negara ini. Kalau ini dilakukan, hampir pasti para menteri itu dipecat. Kenapa? Karena dianggap berpotensi menyaingi popularitas presiden.

Penilaian sukses tidaknya pejabat tinggi, termasuk menteri dan presiden, berbasis pada persepsi publik itu menyesatkan. Ngaco dan ngawur. Kecuali jika memang berorientasi politis, semata-mata untuk tujuan pilpres. Itu lain soal. Bab yang berbeda. Kendati ironis.

Dianggap menyesatkan dan ngawur, karena persepsi dibentuk oleh pencitraan. Sementara pemenuhan janji kampanye dan kinerja punya variabel dan indikatornya sendiri. Bukan indikator pencitraan, tapi indikator pencapaian janji kampanye dan kinerja yang terukur. Butuh para ahli untuk mengukur ini.

*) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

GELORA.CO – –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku optimis akan menunaikan seluruh janji politiknya dalam satu periode memimpin Ibu Kota periode 2017-2022.

Hal ini diutarakan Anies menanggapi satu tahun kepemimpinannya yang bertepatan pada hari ini, Selasa (16/9/2018).

“Alhamdulilah, saya mensyukuri bahwa janji-janji satu per satu ditunaikan. Komitmen kami kerjakan satu tahun ini dan insyallah empat tahun ke depan,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Anies melanjutkan, banyak janji kampanye politik yang saat ini sudah berjalan dalam program prioritas DKI Jakarta. Seperti, OKE-OCE, OK-Otrip yang berubah menjadi Jak Lingko, Penataan Kawasan Tanah Abang, menghentikan reklamasi, serta Program Rumah DP Rp0 SAMAWA.

Selain itu, ia mengaku dalam pemenuhan janji-janji politiknya akan terwujud meski saat ini Sandiaga Uno tidak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

GELORA.CO – Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan yang menohok soal permasalahan bangsa. Jenderal berjuluk 08 itu menilai kepemimpinan Indonesia kerap ugal-ugalan dalam mengelola negara.

Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui akun Facebook pribadinya pada Selasa (16/10). Dalam unggahannya itu, dirinya mengklarifikasi makna dari Make Indonesia Great Again yang disampaikan orasi politiknya pekan lalu.

Dia membantah bahwa pernyataan itu plagiat dari ucapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menjelaskan bahwa pernyataannya itu buah gagasan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, bukan malah dianggap spontanitas yang muncul belakangan ini saja.

Di sisi lain, Mantan Danjen Kopassus itu pun menyindir balik pemerintahan yang dinilainya kerap membuat keputusan yang tidak matang. Termasuk persoalan keadilan yang mesti dibenahi dalam empat tahun terakhir ini.

Berbagai contoh inilah yang membuatnya menilai pemerintah telah mengelola negara secara ugal-ugalan.

“Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementrian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, cara-cara pemerintah seperti ini dinilainya jauh berbeda dengan kepemimpinan para founding father terdahulu. Presiden Indonesia ke-1 Indonesia Soekarno misalnya, ia menilai telah berhasil mengobarkan semangat revolusi.

Begitupula Presiden ke-2 Soeharto, kata dia, yang berhasil mengedepankan pembangunan bangsa. Buktinya, zaman itu harga-harga bahan pokok jauh stabil daripada sekarang.

“Sekarang, saudara-saudara sekalian, kenapa terdengar nada-nada sumbang yang ketakutan terhadap gagasan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Kenapa bergema nada-nada khawatir dari keinginan untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, menjadikan Indonesia untuk orang Indonesia,” ucapnya.

Prabowo juga curiga ada sesuatu hal dibalik ketakutan-ketakutan tersebut. Dia juga menganggap nada sumbang dibalik kritik soal Make Indonesia Great Again lantaran oknum itu dinilai tak percaya diri Indonesia bisa menjadi negara besar.

“Mereka yang tidak mau Indonesia jaya, tidak pula ingin tanah air Indonesia untuk bangsa Indonesia adalah para pencari “rente” di balik mandegnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka lah para pengambil untung di tengah-tengah kondisi ekonomi rakyat kita yang buntung,” ungkapnya.

GELORA.CO – Sejumlah harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara, secara perlahan mulai menunjukkan kenaikan. Harga bawang merah setelah sempat dijual dikisaran 15 ribu per Kg, saat iniharganya mulai naik di level 20 ribu per Kg. Sementara itu, harga bawang putih yang juga sebelumnya sempat turun dikisaran 17 ribu per Kg. Saat ini dijual dikisaran harga 24 ribu per Kg.

Ketua Tim Pemantau Pangan Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, meskipun naik, harga bawang ini terbilang masih lebih murah dibandingkan dengan harga normalnya. Sebelumnya penurunan harga bawang merah sempat memicu aksi protes petani yang dirugikan dengan penurunan harga bawang tersebut. Sementara itu, cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan dan mendekati 50 ribu per Kg.

“Di tingkat pedagang pengecer harga cabai merah sudah barang pasti di atas Rp 50 ribu. Karena di tingkat pedagang di pasar tradisional, harga cabai sudah menyentuh Rp 47 ribu per Kg sejauh ini. Kenaikan harga cabai dan bawang sejauh ini akan memberikan kontribusi besar terhadap laju tekanan inflasi di wilayah Sumut,” katanya, Selasa (16/10).

Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan. Harga beras medium dan premium naik sekitar Rp 500 rupiah per Kg nya. Kenaikan sejumlah harga BBM non subsidi sebelumnya, diyakini tidak menjadi pemicu memburuknya harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Volatilitas pada harga bawang yang sempat turun kemarin lebih dikarenakan sisi persediaan yang melimpah di tanah air.

“Jika mengacu kepada cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini masih menjadi faktor kuat mahalnya harga cabai. Tidak ada pengaruh yang signifikan atau serius terkait dengan pelemahan rupiah atau kenaikan harga BBM non subsidi terhadap harga pangan,” ujarnya.