Halloween Costume ideas 2015

BringIslam.web.id

Portal Berita Islam

Terbaru
'Idul Adha afganistan Agenda Sinting Ahok Akhlaq Akhwat Seks Akhwat shalihah Al-Arabiya Al-Islam Al-Qaida Al-Quds aliran sesat Alqur'an Amerika Amerika Bangkrut Anak Anak SD anal Analisis Ansyad Mbai Cari Muka Anti HTI Anti islam Apa Itu Jilboobs Apec Aqidah Arab Arab Saudi Artikel Artikel Islam Artis Arts AS Ashobiyah Australia Azab Bakso Babi Bali Ban Ki-moon Banci Bangladesh Bangsa Monyet Bantahan Hizbut-Tahrir Bantul Barat Basyar Asyad BBI BBM BBM Naik Bentrok Kendal Berita Berita Islam Berita Suriah Biseksual Bisikan Syetan Bisnis BLSM BNPT Bosnia BPJS Bps Buddhis Budha Budhis buletin Burma Candi Borobudur Chevron China CIA Cinta CyberWar Daerah Dakwah Dalil Khilafah Damaskus Daulah Democrazy Demokrasi Densu88 Densus Densus Ngawur Densus88 diskusi DIY Do'a Dolly DPR Drone Dunia Gila Dunia Islam Ekonomi Ekonomi Islam Eksploitasi perempuan embrio Erdegon Exploitasi Muslimah Facebook Fahmi Amhar Felix Siauw Felix Siaw Fenomena tak Lazim Fereeport Fiksi Filipina Film Fiqih Forum Ulama FPI Freeport Game Game Menghina Islam Gay Gaza GBK Gema Pembebasan Gempa Bali Generasi Gerakan Anti Islam Gila google GPI Guantanamo Gunung Kelud Guru Tawon Gus Sholah Gwe bgt Habib Riziq Hacker Hadharah Hadhoroh Hadist Halaqoh Online HAM Hamas Hamfara Hanung Bramantyo Hanura Hari Ibu Harokah Harry Tanoe Hasib Umat Islam Headline Hijab Hijrah hikmah Hindu Hiraclius Hizbut-Tahrir Hizbut-Tahrir Indonesia Hizbut-tahrir Sesat Homo Homs Hot Hot Topic HTI HTI Sesat HTI Sumut Hujan Darah I'edul Adha I'edul Fitri Iblis ICMS Ideologi Idrus Ramli Iedul Adha Ijtima'iy ikhwanul muslimin Ilmu Imam Syafi'i IMF India Indonesia Indonesia Lawyer Club IndonesiaMilikAllah info Info kesehatan Inggris Inspirasi Intelektual Muslim Internasional Intifadah irak Iran Irene Handono ISIS Islam Ismail Yusanto israel Jakarta Jambi Janin Jember Jenggot JICMI 2013 Jihad Jihad Seks JIL Jilbab Jilboobs Jima JIS JK JKN Jogjakarta Jokowi Jokowi-Ahok Jokowi-Jk Jombang Jubir Judi Online Jurus Ampuh Membungkam HTI kaffir Laknatullah Kafir Kafir Harbi Fi'lan Kafir Penjajah Kahsmir Kapitalisme Kapitalisme Tumbang Kaum Luth keadilan Keajaiban Kebebasan Kebesaran Allah Kekerasan kekerasan terhadap anak Keluarga Kemiskinan Kendal Kerudung Kesehatan Keterbelakangan Khabar Khasmir Khazanah khilafah khitbah Kholifah Khutbah 'Iedul Fitri Kimua Kin KIP Kisah Kolonial Komunis Kondom Konspirasi Konspirasi Amerika Konstitusi Konsultasi kontes Kecantikan Kontes Keputrian Kontes Muslimah Kontes Perempuan Kontroversi Korea Utara Korupsi KPI KPK Kriminal krisis bawang Krisis Mesir Kristen Radikal Kristenisasi Kristologi Kritik KUHP Kulite Jeruk Kunang-Kunang Surga Lailatul Qodar LBGT LDII Nasional Lebanon Lesbian Liberal Liberalisme Liqo Syawal Liqo' Syawal Longsor Luar Negri Maha Bharata Mahasiswa Mahfud MD Makanan Makanan Sehat Malang Malaysia mali Manfaat Kulit jeruk Manusia Marcos Tuwan Marcusuar masa lalu Media Megan Young Menarik Mendagri Merayakan tahun baru Mesir Metro Tv MHTI Miras Miris Misionaris Miss Worl 2013 missword MissWorld MK MNCTV Motivasi Mua'alaf Mualaf Muhammadiyah Muharram Muhasabah MUI Mujahid Mujahidah Mujahidin Mukjizat Mukmin Muktamar Khilafah Muktamar Ulama Munarman Murtadin Mus'ab bin Umair Muslim Muslimah Muslimah Hizbut-Tahrir Indonesia Musyrik my experience Myanmar Nabi Muhammad nabi palsu Nafsiyah Nashoro Nasihat Nasional Nasional TKI Nasionalisme Nasrani Natal Nato Neoliberal New life News ngawur Nu Nushroh Obama opini Pacaran Padang Pakistan Palembang Palestina Pancasila Papua Merdeka Partai Bulan Bintang PBB Pedofil Pelarangan Hijab Pelarangan Kerudung Bali Pelecehan Pembakaran Al-Qur'an Pembakaran Al-Quran Pemenang Missworld Pemerintahan Baru Pemikiran Pemilu Pemimpin Pemuda Pemuda Pemudi Pemudi Pendidikan Pendidikan Anak Pendidikan Indonesia Penguasa Penghianat Penguasa Pengkhianat Pengungsi Suriah Pengusaha Muslim Penipuan Penjajah penjajahan Penodaan Penyadapan Perang Perayaan tahun baru Perempuan Pernikahan Persib Pertamina Photo pilkada Jabar Pilkada Jakarta Pilpres PKB PKN PKS Plesiran Pejabat Poligami Politik Polri Porno Poster Prancis Presiden Baru Propaganda Puasa Quraish Shihab Qurban Ramadhan Ranjang Remaja Renungan Reportase Rezim Diktator Riau riba Rizqi Rohingnya Rohingya Rohinngnya Rohis Rohngnya Rokok RPA Ruhut Sitompul Rusia RUU Ormas Sahabat Rasul Sains Salibis Salju Sara SBY Sedekah Sejarah Sejarah Demokrasi Seks Sekuler Sekulerisme Semarang Sendau Gurau Senjata Kimia Sertifikasi Seruan Silaturrahmi Akbar Sinting Sistem Sampah siyasah Social Media Solo somalia Sosok Sperma Streaming Subhanallah Sudan Sumpah Pemuda Sunnah Nabi Surabaya Surat Pembaca Surga Suriah Syakhsiyah Syakhsiyah Islam Syam Syariah Syetan Perempuan Syi'ah Syiah Syuhada taaruf Tabligh Akbar Tafsir Tafsir al-Qur'an Tahanan tahun baru tahun baru 2014 Takziyah Tambang Emas Tambang Freeport Tangerang Tanya Jawab Tarbiyatul Aulad Tarif Listrik Tebu Ireng Tekhnologi Tepi Barat Teroris Terorisme terroris Thariqoh Thoghut Ticket Jicmi Timur Tengah Tips TKI Togel Online Tokoh Tolak Apec Tolak Miss World Tolak Obama Transgender tsaqofah Tsaqofah Islam Tunisia Turkey Turkistan Timura Tv One Uighur Ukhuwah Ulama Ummat Islam Umum Undip Unik Ust. Arifin Ilham Ustadz Felix Siauw Utang Indonesia Valentain Valentine Video Waktu Luang Wanita Wawancara We Want Khilafah Xinjiang Yahudi Yogyakarta Yunani Zionis

Oleh: Umar Syarifudin (Lajnah Siyasiyah DPD HTI Kota Kediri)
KTT ASEAN-RUSIA di Sochi terbukti ampuh bagi Rusia, untuk mempertegas ekspansi politik dan ekonomi di Indonesia. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chief Executive Officer (CEO) Rosneft, Igor Sechin, di Sochi, Rusia, Jumat (20/5) lalu, telah membuahkan sebuah kesepakatan penting. Raksasa minyak asal Rusia itu akan menjadi mitra PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Padahal, sebelumnya pemerintah disebut-sebut lebih condong kepada Saudi Aramco untuk menggarap proyek bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Rosneft, memenangkan tender pembangunan kilang minyak di Tuban, dengan nilai investasi mencapai 13 miliar dollar AS, atau setara Rp 175,5 triliun. Rosneft meupakan perusahaan multinasional terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Rusia dan menghasilkan berbagai macam produk perminyakan.Presiden Joko Widodo sepakat dengan pilihan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, bahwa Rosneft yang akan bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan kilang Tuban. Menurut Rini, secara keseluruhan potensi ladang minyak milik Rusia mencapai 200 juta barel. Ia berharap dalam sehari setidaknya 35 ribu barel bisa diserap. Selain memiliki kapasitas produksi sebesar 320 ribu barel minyak per hari, kilang tersebut akan diintegrasikan dengan pabrik petrokimia.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, Petamina akan mengumumkan Rosneft sebagai mitra investornya untuk membangun Kilang Tuban pada Kamis mendatang (26/5). Saat ini, Pertamina dan Rosneft masih bernegosiasi untuk memfinalisasi porsi kepemilikan saham masing-masing perusahaan di kilang tersebut.
Jauh sebelum ini, Arab Saudi melalui Vice President of International Operations Saudi Aramco Said Al-Hadrami mengakui, pihaknya telah mendapat tawaran dari Pertamina untuk membangun Kilang Tuban pada 2012 silam. Belakangan, rencana itu kandas karena pemerintah tidak bisa menyanggupi permintaan Saudi untuk memberikan insentif pembebasan lahan kilang tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Dwi Soetjipto menyatakan, pemilihan Rosneft sebagai mitra membangun Kilang Tuban bukan berdasarkan satu aspek penilaian. Poin lainnya adalah perusahaan asal Rusia itu mampu memasok minyak untuk kebutuhan pengamanan energi di Indonesia.
Bahaya Investasi Asing
Para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan. investasi asing sebenarnya adalah kedok baru bagi imperilisme di bidang ekonomi. Contoh dalam kasus Papua bisa kita saksikan kehidupan di kompleks Freeport tampak gemerlap, akan tetapi kontras dengan tingkat kemiskinan di Papua.
Dan investor asing, lebih dari investor lokal, sangat mudah merelokasikan investasinya ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan dan menciptakan situasi ekonomi yang sangat fluktuatif (boom and bust economy). Studi jangka panjang yang dilakukan oleh Tanushree Mazumdar mengenai dampak investasi asing di India, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi.
Merupakan mitos bahwa investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas  pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi ‘know-how’ lokal yang baru. Kenyataannya, investasi asing lebih tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan BUMN kategori untung/sehat dan kemudian memprivatisasinya atau membeli perusahaan-perusahaan swasta dalam kategori yang sama, dan menguasai pasar perusahaan tersebut. Sementara dalam soal teknologi, mereka hanya menjual atau menyewakan desain teknologi yang telah dibuat di ‘negara asal,’ yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 persen.
Jadi, apa yang disebut alih teknologi itu adalah bagaimana cara-cara baru dalam menjual teknologi, bukan alih kemampuan riset dan desain teknologi. Dalam kasus Amerika Latin, sejak dekade 1980an, lebih dari setengah investor asing hanya membeli perusahaan-perusahaan yang ada, dengan harga di bawah nilai pasar. Setelah itu, alih-alih melengkapi kapital lokal atau kapital swasta domestik, investasi asing ini malah menyingkirkan (crowds-out) kapital lokal dan inisiatif publik, serta meremehkan kemunculan pusat-pusat penelitian lokal.
Dalam kaitannya dengan perluasan pasar, terdapat catatan yang beragam: dalam sektor dimana perusahaan publik butuh pendanaan, seperti telekomunikasi, pemilik asing baru mungkin akan memperluas pasar melalui penambahan jumlah pengguna jasa perusahaan tersebut. Tetapi dalam kasus lainnya, seperti air, listrik, dan transportasi, para pemilik baru ini malah mereduksi pasar, khususnya dari kalangan berpendapatan rendah melalui peningkatan ongkos di luar kemampuan daya beli konsumen tersebut.
Mitos berikutnya bahwa investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan). Faktanya, investor asing lebih tertarik membeli atau menginvestasikan uangnya ke sektor-sektor pertambagangan yang sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dengan sedikit atau tanpa nilai tambah sama sekali.
Merupakan mitos pula bahwa investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Faktanya, investor asing terlibat dalam penipuan pajak, penipuan dalam pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan praktek pencucian uang dalam skala besar.
Sebagai contoh, pada Mei 2005, pemerintah Venezuela mengumumkan bahwa terjadi penghindaran dan penipuan pajak sejumlah milyaran dollar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perminyakan asing, sejak mereka menandatangani kontrak pada dekade 1990an. Seluruh perusahaan minyak dan gas Rusia telah dikuasai oleh sebuah kelas baru oligarki, yang berasosiasi dengan para investor asing untuk menghindari pajak sebagaimana terbukti dalam pengadilan dua oligarkh, Platon Lebedev dan Mikhail Khodorkovsky. Keduanya menghindari membayar pajak sebesar  US$29 milyar, dengan difasilitasi oleh bank-bank Amerika Serikat dan Eropa.
Sementara itu, dampak dari perusahaan-perusahaan multinasional ini pada keseimbangan neraca pembayaran untuk jangka panjang adalah negatif. Sebagai contoh, sebagai besar pabrik perakitan di zona ekspor  mengimpor seluruh bahan-bahan masukan (input) mesin, desain dan ketrampilan, serta mengekspor produk jadi dan semi jadi. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan dimana biaya impor tergantung secara relatif terhadap nilai ekspor. Dalam banyak kasus, komponen-komponen impor yang dimasukkan dalam ekonomi lokal lebih besar ketimbang nilai tambah dalam zona ekspor. Selain itu, sebagian besar pendapatan dari platform ekspor dinikmati oleh kelas kapitalis, semenejak kunci sukses dari bisnis ini adalah upah murah.
Mitos palsu berikutnya bahwa sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal  bagi pembangunan karena sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Temuan Petras dalam studinya berjudul Six Myths About the Benefits of Foreign Investment
The Pretensions of Neoliberalism (2006), justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana mayoritas investasi asing itu adalah investor asing yang meminjam tabungan nasional untuk membeli perusahaan-perusahaan lokal dan membiayai investasinya.
Investor asing dan MNCs (multinasional corporations) melindungi pinjaman luar negerinya melalui bantuan pemerintah lokal, atau secara langsung menerima pinjaman dari dana pensiun lokal dan perbankan. Laporan terkini tentang dana pensiun yang digunakan untuk membiayai MNCs lokal di Meksiko menunjukkan bahwa Banamex, bank swasta kedua terbesar di Meksiko (pada 2001 merger dengan Citigroup Inc), memperoleh jaminan pinjaman sebesar 28.9 milyar pesos (US$2.6 milyar), American Movil (Telcel) 13 milyar pesos (US$1.2 milyar), Ford Motor (untuk pinjaman jangka panjang) sebesar 9.556 milyar pesos) dan 1 milyar pesos (untuk pinjaman jangka pendek), General Motors (sektor keuangan)  menerima sebesar 6.555 milyar pesos.
Fakta ini menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh investor asing untuk mengambilalih pasar lokal dan fasilitas-fasilitas produktif, telah menjadi praktek yang umum, menyanggah gagasan bahwa investor asing membawa ‘modal segar’ ke negara berkembang tersebut. Hal yang sama pentingnya, fakta itu juga membantah gagasan bahwa negara-negara Dunia Ketiga, ‘butuh’ investasi asing karena kelangkaan modal  yang dimilikinya.
Yang sebenarnya terjadi, undangan pada investasi asing menyebabkan tabungan lokal dari investor swasta dan publik lokal menjadi terbatas pada peminjam lokal, sehingga memaksa mereka untuk melihat kreditor uang ‘informal’ dengan tingkat suku bunga yang mencekik. Akibatnya, ketimbang melengkapi keberadaan investor lokal, investasi asing justru bersaing untuk memperoleh tabungan lokal dari posisi istimewanya di pasar kredit. Dengan iming-iming jaminan aset (di luar negeri) yang besar dan pengaruh politik, mereka lebih mudah memperoleh jaminan pinjaman dari agen-agen pemberi pinjaman lokal.
Fakta penguasaan oleh asing atas kekayaan negeri ini, kontrol terhadap politik dan kebijakan negeri ini, dan ketergantungan terhadap asing membuat miris siapapun yang peduli dengan negeri ini dan penduduknya. Jika konstitusi mengamanatkan bahwa “tanah air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan diguakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, fakta yang ada ternyata sangatlah jauh panggang dari api.
Liberalisasi Migas
                    Tingginya harga BBM dan gas di Indonesia, jika ditelusuri lebih dalam maka akan ditemukan akar masalahnya yakni amburadulnya kebijakan energi primer (BBM dan Gas) dan sekunder (PLN) di Indonesia.
Problem kelangkaan BBM diakibatkan oleh rusaknya sistem yang digunakan oleh pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya UU 22/2001 tentang Minyak dan Gasbumi yang sangat liberal. Pemerintah, melalui UU ini, lepas tanggung jawab dalam pengelolaan MIGAS.
Sebab dalam UU ini pemerintah pertama, membuka peluang pengelolaan Migas karena BUMN Migas Nasional di privatisasi. Kedua, pemerintah justru memberikan kewenangan kepada perusahaan asing maupun domistik melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak.
                    Perusahaan asing dan domestik dibiarkan menetapkan harga sendiri.  Padahal, di Indonesia dengan 60 kontraktor Migas yang ada terkatagori kedalam 3 kelompok, (1) Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan independen menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Tahun 2016 Rusia mulai menjajaki investasi, sebagai jembatan menuju dominasi politik dan ekonomi besar-besaran di Indonesia.
Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing. Mereka semua adalah perusahaan multi nasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri berlimpah ruah akan minyak dan gas ini ’meradang’ tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Semuanya dijual keluar negeri oleh perusahaan asing tersebut.
Dominasi asing dalam usahanya mengeruk dan menguras habis sumberdaya alam kita bukan disebabkan kinerja mereka sendiri, tetapi karena kekuasaan dan kewenangan besar yang dihambakan oleh pemerintah kepada mereka. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara produsen minyak dunia dan merupakan anggota OPEC, telah menjadi negara pengimpor minyak, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini semakin diperparah ketika Pemerintahan SBY yang baru naik pada waktu itu langsung membuat kebijakan menaikkan harga BBM sebesar 126% pada tahun 2005, dengan alasan untuk menyesuaikan terhadap harga minyak dunia.
Padahal minyak yang diimpor setiap tahunnya hanya sebesar 10 persen dari total kebutuhan BBM Indonesia, sedangkan 90 persen lagi, dapat dihasilkan dari bumi Indonesia sendiri. Semakin naiknya harga minyak dunia setiap tahun, membuat subsidi pemerintah terhadap harga BBM semakin besar.
Menuju Kedaulatan Energi
Kasus minyak Tuban masih dalam spektrum kuatnya dominasi asing terjadi di sektor migas. Meskipun pemerintahan telah berganti, harapan agar pengelolaan sektor migas dikelola secara maksimal oleh BUMN sangat tipis. Pertamina hingga saat ini tetap tidak mendapatkan prioritas dalam mengelola ladang-ladang minyak dan gas, baik pada blok-blok baru maupun pada blok-blok yang telah habis masa kontraknya.
Apa yang dialami oleh Pertamina juga terjadi pada BUMN lain seperti PT Bukit Asam dan PT Antam, PT Perkebunan Nusantara dan Perhutani. Meskipun mereka dituntut untuk menghasilkan laba besar dan menyetor deviden kepada Pemerintah, mereka tidak mendapatkan prioritas dan dukungan dalam berinvestasi. Pada saat yang sama, pemerintah yang baru, sebagaimana rezim-rezim sebelumnya, terus mengobral negara ini dengan memberikan kesempatan yang luas kepada investor asing untuk memanamkan modalnya termasuk menggarap sektor-sektor yang berbasis sumberdaya alam. Akibatnya, sektor-sektor tersebut kian didominasi oleh swasta termasuk asing. Semua ini terjadi lantaran negara telah menjadikan sistem kapitalisme sebagai basis dalam pengelolaan ekonomi.
Dalam pandangan Islam, minyak bumi dan gas merupakan sumberdaya alam yang melimpah sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al-milkiyyah al-‘ammah) yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara secara profesional dan tentu bebas korupsi agar  seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Mari kita stop kapitalisme,kita wujudkan tatanan yang pro rakyat yang hanya bisa terwujud dengan diterapkannya syariah Islam secara kaffah.


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung rencana pengaturan peredaran minuman beralkohol kembali ke peraturan daerah. Menurut Tjahjo, pemerintah daerah setempat yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat, termasuk kota wisata yang sulit menerapkan larangan minuman beralkohol itu.

"Kami serahkan miras itu kepada perda-perda, kepada daerah, agar sesuai dengan adat istiadat dan kondisi geografis yang ada," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Rabu (16/9/2015).

Ia mengaku mendapat keluhan dari sejumlah kota wisata akibat pelarangan minuman beralkohol itu. Salah satunya adalah Bali, yang menjadi destinasi favorit turis mancanegara. Maka dari itu, Tjahjo menilai tepat jika soal peredaran minuman beralkohol itu dikembalikan ke daerah.

Tjahjo tidak sepakat dengan alasan melarang peredaran minuman beralkohol karena bisa memabukkan dan berujung pada tindak kekerasan. Menurut dia, kerusuhan yang ditimbulkan pemabuk hanya ulah oknum tak bertanggung jawab.

"Kalau itu dijadikan alasan bahwa karena faktor mabuk, kemudian enggak boleh jual minuman keras, ya tidak bisa begitu," kata dia.

Meski demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menekankan agar peredaran minuman beralkohol itu tidak sampai dikonsumsi anak di bawah umur. Maka dari itu, dia menyatakan bahwa peredaran minuman alkohol tidak bisa dijual bebas layaknya minuman mineral.

"Itu harus ada tandanya, dijual tempat-tempat tertentu, tidak boleh di tempat terbuka, luas, apalagi di pinggir jalan. Itu juga ada di undang-undang," kata Tjahjo.

Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan merelaksasi aturan terkait penjualan minuman beralkohol. Hal ini merupakan salah satu hal yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September 2015.

Adapun aturan yang akan direlaksasi adalah Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Deregulasi akan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk menentukan lokasi mana saja yang boleh menjual, khususnya di wilayah wisata.

Setidaknya ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringan beralkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.

Sumber: Kompas
[www.bringislam.web.id]

Lagi, TNI sikat emas & pecundangi AS di lomba menembak internasional

Untuk kesekian kalinya, Indonesia kembali berpeluang menjadi juara umum lomba menembak tingkat internasional di Australia. Tak hanya itu, para prajurit yang ikut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut juga berhasil mempecundangi Amerika Serikat, China dan Jepang dengan menyabet setengah emas yang dilombakan.

Salah satu personel yang berhasil merebut emas dalam kejuaraan tersebut adalah Letda Inf Poltak Siahaan, Prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrad. Dia mencatatkan namanya sebagai pemenang lomba tembak perorangan di ajang Australian Army Skill and Arms Meeting (AASAM) Tahun 2016 di Puckapunyal Military Range, Victoria, Australia.

Bagi Poltak, keberhasilannya merebut emas tersebut merupakan kemenangan berturut-turut sejak tahun 2008.

“Saya sangat senang bisa menjuarai kompetisi AASAM tahun 2016 ini,” ujarnya selepas ditandu sebagai salah satu bagian dari tradisi kemenangan di AASAM, dalam siaran pers yang diterima merdeka.com dari Penerangan Kostrad, Selasa (17/5).

Tidak hanya membuktikan kehebatan prajurit Indonesia, AASAM juga menjadi pembuktian kualitas senjata buatan Indonesia. Pasalnya, Letda Inf Poltak Siahaan menyabet kemenangan dengan menggunakan senapan SS-2 V2 buatan PT Pindad.

Seperti diketahui, senapan serbu buatan PT Pindad ini sempat diragukan kualitasnya saat Indonesia menjuarai kompetisi yang sama tahun 2015 lalu. Tim panitia AASAM meminta agar senjata yang digunakan dibongkar karena diduga tim TNI mengganti jeroan SS-2. Nyatanya, itu tidak terbukti.

Lomba tembak AASAM sendiri digelar sejak tanggal 3 hingga 30 Mei 2016 mendatang di Puckapunyal Military Range, Victoria, Australia. Tim petembak TNI AD berjumlah 19 orang dengan Komandan Kontingen Mayor Inf Safrudin yang sehari-hari menjabat Kasi Operasi staf Operasi Divisi Infanteri 1 Kostrad.

Berikut Perolehan medali sementara:
1. Indonesia: 18 emas, 8 perak, 4 perunggu.
2. China: 6 emas, 12 perak , 4 perunggu.
3. Jepang: 4 emas, 3 perak, 1 perunggu.
4. Thailand: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu.
5. Canada: 1 emas, 1 perak, 4 perunggu.
6. New Zealand: 1 emas, 1 perak.
7. Anzac: 1 emas, 1 perunggu.
8. Korea Selatan: 1 emas.
9. Singapura: 1 emas.
10. UK: 2 perak , 4 perunggu.
11. Malaysia: 1 perak, 2 perunggu.
12. Brunei: 1 perak, 1 perunggu.
13. USMC: 1 perunggu.
14. Australia: –
15. US Army: –
16. Prancis: –
17. Tonga: –
18. Timur leste: –
19. PNG: –
20. Uni Emirat Arab: –

Sumber:Puspen TNI



Amerika Keruk Emas Freeport


Ada indikasi kuat Pemerintah akan memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir tahun 2021 nanti. Dalam News Release yang dikeluarkan oleh Freeport-McMoRan pada laman resminya (fcx.com, 10/2015) disebutkan: “The Indonesian government provided a letter of assurance to PTFI in October 2015 indicating that it will approve the extension of operations beyond 2021 and provide the same rights and the same level of legal and fiscal certainty provided under its current Contract of Work. 
Pihak Pemerintah juga telah mengkonfirmasi indikasi perpanjangan kontrak tersebut. Sebagaimana yang diberitakan Kompas (9/10/15), Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah menyepakati kelanjutan operasi PTFI di kompleks pertambangan Grasberg, Mimika, Papua setelah tahun 2021. Kontrak yang diberikan kemungkinan besar dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sesuai Pasal 83 huruf g UU No. 4/2009 tentang Minerba, IUPK bisa diberikan maksimal 20 tahun dan bisa diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun sehingga totalnya 40 tahun. Jika IUPK tersebut jadi diberikan kepada PTFI mulai tahun 2021 nanti, itu artinya PT Freeport akan mendapatkan legalitas untuk terus menguras kekayaan emas, perak, dan tembaga di Papua hingga tahun 2061.
Penjarahan dan Penjajahan
Keberadaan Freeport McMoRan melalui PTFI di Indonesia bukanlah persoalan bisnis biasa, namun lebih merupakan penjarahan dan penjajahan yang bisa dilihat dari dua hal. Pertama: Sejak awal mula mereka mendapatkan ijin di Papua pada tahun 1967 sudah berpijak pada upaya pemaksaan terhadap Indonesia. Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, menulis artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA and Freeport Sulphur.” Artikel yang dimuat di Majalah Probe (Maret 1996) dan di situs Real History Archives(realhistoryarchives.com) itu menggambarkan jejak penjajahan Freeport di Indonesia.
Lisa menuturkan bahwa salah seorang dewan direksi Freeport dan Texaco, Augustus C Long, merupakan tokoh di belakang keberhasilan Presiden Johnson pada saat Pemilihan Presiden AS tahun 1964. Atas jasanya tersebut, Long memiliki hubungan khusus dengan Presiden AS Johnson dalam menyusunroadmap politik luar negeri AS. Long inilah yang oleh Lisa disebut sebagai perancang kudeta terhadap Soekarno melalui CIA dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dia sebut sebagai “our local army friend”. Salah satu bukti yang Lisa paparkan adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Soeharto yang akan mendesak Angkatan Darat agar merebut kekuasaan dari tangan Soekarno. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi tentang kebenaran peristiwa tersebut.
Menurut penelusuran Lisa, Long berusaha menyingkirkan Presiden Soekarno karena pada tahun 1961 Soekarno mengeluarkan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut disinyalir akan menghambat rencana Freeport di Indonesia. Setelah Presiden Soeharto berkuasa, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan. Atas dasar UU PMA tersebut kemudian pada 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menandatanganani kontrak izin eksploitasi tambang di Papua bagi Freeport. Jadi sejak awal, keberadaan Freeport di Indonesia merupakan salah satu fakta intervensi AS di negeri ini.
Kedua: Sejak rezim Orde Baru hinggga rezim Jokowi-JK saat ini tidak ada yang berani mengevaluasi keberadaan Freeport. Bahkan berbagai kebijakan Pemerintah tampak sengaja disesuaikan dengan kepentingan Freeport. Misalnya, sejak semula Freeport melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. UU yang efektif berjalan sejak 12 Januari 2014 tersebut mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter dan melarang ekspor bijih mineral termasuk emas tanpa diolah terlebih dulu di dalam negeri. Sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak mau membangun smelteradalah penghentian kontrak karya.
Faktanya, PT Freeport hingga saat ini belum juga membangun smelter. Pemerintah tidak memberikan sanksi apapun terhadap pelanggaran tersebut. Ironisnya, Pemerintahan Jokowi justru memperpanjang MoU dengan Freeport untuk enam bulan hingga Juli 2015 dengan beberapa poin tambahan. Di antaranya, PT Freeport hanya diminta menjamin kepastian pembangunan smelter dengan menunjukkan lokasinya. Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM Sukhyar (Kompas.com, 24/1), PT Freeport diminta membangun industri hilir berbasis tembaga di Papua sebagai opsi yang lebih mudah dibandingkan dengan membangun smelter di Papua.
Perpanjangan MoU tersebut membuktikan ketidakberdayaan Pemerintahan Jokowi di hadapan PT Freeport. Sesuai UU No. 4/2009 mestinya kontrak PT Freeport telah dicabut karena pelanggaran yang mereka lakukan. Namun, Pemerintah justru memberikan perpanjangan waktu dan mengijinkan PT Freeport untuk tetap mengekspor bijih mineral tanpa diolah terlebih dulu di dalam negeri. Padahal perusahaan tambang nasional termasuk BUMN sekalipun dilarang mengekspor bijih mineral tanpa diolah terlebih dulu di dalam negeri.
Tidak hanya masalah smelter, PT Freeport juga tidak menyetorkan dividen kepa-da Pemerintah tahun 2012, 2013 dan 2014 (Kompas.com, 27/1/2015). Untuk tahun 2014 lalu, misalnya, dari kewajiban memberi dividen Rp 1,5 triliun, realisasi setoran Freeport hanya Rp 350 miliar. Anehnya, Pemerintah tidak memberikan sanksi apapun terhadap berbagai pelanggaran PT Freeport. Hal ini membuktikan bahwa penguasa di negeri ini, sejak Orde Baru hingga rezim saat ini, memang tidak berdaya menghadapi PT Freeport. Sebagaimana artikel Lisa Pease di atas, terkait PT Freeport memang ada intervensi kuat dari Gedung Putih terhadap penguasa di negeri ini.
Stop Freeport!
PT Freeport bisa dengan leluasa mengeruk kekayaan di Papua karena dilegalkan secara sistem, yakni ada payung undang-undang dan berbagai peraturan Pemerintah. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme-demokrasi di negeri ini. Berdasarkan sistem ekonomi kapitalisme, pengelolaan dan pengusahaan tambang dapat diserahkan kepada swasta termasuk asing. Lalu semua itu dilegalkan melalui UU yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah dalam sistem demokrasi.
Pada proses pembuatan UU semacam itu sering terjadi praktik politik dagang sapi dengan para kapitalis pemilik modal. Karena itu selama ideologi kapitalisme dengan demokrasinya masih diterapkan, penjajahan itu akan terus terjadi. Negeri ini akan terus dieksploitasi. Kekayaannya dijadikan jarahan. Penduduknya dijadikan sebagai sapi perahan. Kasus Freeport di atas adalah salah satu contoh dampak buruk penerapan sistem kapitalisme dan demokrasi tersebut.
Keharusan Sistem Islam
Dalam sistem Islam, kekayaan alam yang berlimpah berupa barang tambang, migas, laut dan hutan merupakan harta milik umum (milkiyyah al-‘âmmah). Harta ini harus dikelola hanya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum (Lihat: Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, 2005, hlm. 215-220). An-Nabhani mengacu pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seorang Sahabat Abyadh bin Hammal ra. pernah bertutur bahwa: Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. Lalu ia meminta (tambang) garam. Ibn al-Mutawakkil berkata, “(Maksudnya tambang) yang ada di Ma’rib.” Beliau kemudian memberikan tambang itu kepada dia. Ketika dia pergi, seseorang di majelis itu berkata (kepada Nabi saw.), “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan? Sesungguhnya Anda memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ibn al-Mutawakkil berkata, “Rasul lalu menarik kembali (tambang itu) dari dia (Abyadh bin Hamal).” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).
Hadis ini menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir (al-ma’u al-‘iddu). Sikap pertama Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasulullah saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, Rasulullah saw. kemudian mencabut pemberian itu. Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan sebagai harta milik umum. Semua harta milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.
Atas dasar ini, pemberian ataupun perpanjangan ijin kepada swasta/asing untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk PT Freeport, bertentangan dengan sistem Islam. Menurut sistem Islam, tambang yang berlimpah haram diserahkan kepada swasta apalagi asing.
Andaikata sejak awal negeri ini menerapkan sistem Islam, maka dua hal buruk berikut ini tidak akan terjadi.
Pertama: PT Freeport tidak akan mendapatkan ijin menjarah kekayaan alam negeri ini. Kenyataannya, di bawah payung sistem kapitalisme, PT Freeport dapat leluasa menguasai miliaran ton bijih mineral yang terdiri dari emas, perak, dan tembaga sejak tahun 1967. Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport di Grasberg Mimika Papua merupakan yang terbesar di dunia. Gambaran besarnya produksi tambang PT Freeport di Papua dapat dilihat pada laporan resmi Freeport-McMoran yang secara ringkas disajikan pada tabel di bawah ini.
Jenis Tambang
(PT Freeport Indonesia)
9 Bulan (Januari – September)
Tahun 2014
Tahun 2015
Emas (ribu ounces)Produksi
776
887
Penjualan
802
891
Rataan harga per-ounce
US $ 1,248
US $ 1,149
Tembaga (juta pounds)Produksi
465
551
Penjualan
484
549
Rataan harga per-pounds
US $ 3.09
US $ 2.45
Sumber: News Release – Freeport-McMoRan (fcx.com, 10/2015).
Berdasarkan data pada tabel di atas, pada periode Januari – September 2015 saja, PT Freeport sudah menikmati produksi emas sebanyak 887 ribu ounces atau 25.15 ton emas (1 ounce = 28,35 gram) dan produksi tembaga sebanyak 551 juta pounds atau 250 ribu ton tembaga (1 pound = 453,59 gram). Bisa dibayangkan, berapa besar kekayaan tambang di Papua yang mereka keruk sejak 1967. Parahnya lagi, semua itu dilegalkan di bawah payung undang-undang sistem kapitalisme.
Kedua: Negara bisa mendapatkan dana yang cukup besar dari pengelolaan kekayaan alam termasuk tambang di Grasberg Papua. Faktanya, dengan sistem kapitalisme, negara justru hampir tidak mendapatkan bagian apapun dari tambang tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menguasai 9.36% saham PT Freeport. Sisanya sebesar 90.64% dikuasai oleh Freeport McMoRan dan anak perusahaannya PT Indocopper Investama. Royalti yang diterima oleh Pemerintah juga sangat kecil, hanya 1% – 3,5% dari total produksi bersih PT Freeport. Ironisnya, pada saat PT Freeport terus berpesta menguras kekayaan alam di Papua, Indonesia justru terjerumus pada beban utang yang sudah sangat mengkhawatirkan. Seperti yang diberitakan oleh okezone.com, per Oktober 2015 utang luar negeri Indonesia sudah mencapai USD 303,2 miliar atau Rp 4.162,4 triliun (kurs USD 1 = Rp 13.728).
Penutup
Akar persoalan kerugian rakyat dan negara akibat dikurasnya emas, perak, dan tembaga di Grasberg Papua oleh PT Freeport adalah penerapan sistem kapitalisme-demokrasi di negeri ini. Untuk itu, sistem kapitalisme-demokrasi harus dicabut dan diganti dengan sistem Islam. Selama sistem kapitalisme-demokrasi diterapkan di negeri ini, maka rakyat dan negara akan terus menanggung kerugian; para kapitalis swasta dan asing akan terus pula dilegalkan oleh undang-undang produk demorasi untuk mengeruk berbagai kekayaan alam.
Hanya saja, untuk menerapkan sistem (syari’ah) Islam tersebut secara kâffah membutuhkan institusi Negara. Itulah Khilafah Islamiyah. Tanpa Khilafah, kaum Muslim tidak akan mampu mencampakkan sistem kapitalisme-demokrasi karena negara-negara Barat, khususnya AS dan Eropa, akan terus menjaga kelanggengan sistem mereka. Sebab, melalui penerapan sistem kapitalisme-demokrasi, mereka bisa terus mencengkeram negeri-negeri Muslim secara ekonomi dan politik. Karena itu perjuangan penegakan syari’ah dan Khilafah dapat dipandang pula sebagai upaya menyelamatkan negeri ini dari berbagai bentuk penjajahan. Hanya melalui penerapan syariah secara kâffah dalam payung institusi Khilafah, seluruh pengelolaan sumberdaya alam, termasuk tambang di Grasberg Papua, akan dapat dilakukan dengan benar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. WalLâhua’lam bi ash-shawâb[Dr. Ir. M. Kusman Sadik]

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/12/07/penjarahan-freeport-wajib-dihentikan/
[www.bringislam.web.id]

post-feature-image

Pemerintah rupanya tidak rela minuman keras (miras) benar-benar dilarang total peredarannya oleh peraturan daerah (Perda). Inginnya pemerintah pusat, miras diatur saja peredarannya, tapi tidak dilarang total.

Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ‘perbaikan’ akan dilakukan terhadap sejumlah aturan di daerah terkait miras. “Perda yang sudah ada tinggal perbaikan saja,” ucap dia, Jumat (20/5).

Jadi titik pentingnya adalah ada di pengendalian peredaran miras, dan bukan pelarangan. “Tidak dijual di warung-warung. Kalau di hotel bertaraf internasional tidak ada masalah,” ujar Tjahjo.

Alhasil, sejumlah daerah yang sudah melarang peredaran miras melalui Perda, semisal DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat, bakal kena ‘perbaikan’ dari pusat itu.

Penegasan maksud dari yang disampaikan Tjahjo juga disampaikan oleh Kabiro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto. Dengan mengatakan, “Sebetulnya yang disebut akan dicabut itu yang melarang total,” ucap dia. Serupa seperti Tjahjo, dia juga menekankan untuk mengatur ketat peredaran miras, ketimbang melarang total.

Diketahui, diberitakan sebelumnya, sebuah harian nasional memberitakan bahwa Mendagri mencabut Perda Miras di DI Yogyakarta. Berita itu memicu perdebatan di masyarakat. Mengingat Yogya belum lama ini dinobatkan sebagai salah satu kota Islami di Indonesia.

Namun di sisi lain, meski tidak ingin miras dilarang total, Mendagri juga mengakui kalau keberadaan miras berpengaruh atas tingginya angka kriminalitas. [akt]
[www.bringislam.web.id]



Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menilai sikap pejabat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang mendukung pelarangan buku-buku marxisme dan komunisme terlalu berlebihan. Pemberangusan buku-buku berisi pemikiran kiri tersebut tidak boleh terjadi di era demokrasi sekarang.

"Wah saya kira tidak perlu begitu. Itu perpustakaan dimana-mana, silahkan saja (ada koleksi buku-buku pemikiran kiri). Jangan sampai eksesif lah," kata Luhut saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat‎ (20/5/2016).

Luhut menjelaskan, buku-buku tentang marxisme, leninisme, komunisme tidak boleh diberangus di dunia akademik. Sebab buku-buku tentang pemikiran kiri itu di ruang akademik merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bebas dikaji secara ilmiah.‎

"Kontek akademis tidak masalah, masa di ranah akademis orang tidak boleh mengkaji? Nanti lama-lama kita jadi bodoh, kita tidak tahu komunis yang mana," ujar dia.

Bahkan, kata dia, di ranah akademik juga perlu ada pakar pemikiran kiri. Oleh sebab itu ia menghimbau agar semua kalangan agar tidak terlalu phobia terhadap faham komunis.‎ Sebab, dalam sejarahnya hingga sekarang tidak ada satu negara pun yang berideologi komunis yang berhasil. Artinya tidak perlu dijadikan sebagai sebuah momok.

"Harus ada expert (ahli) komunis dong, jangan terlalu paranoid juga, nanti kayak Amerika kita paranoid ‎tentang teroris. Jangan begitu juga. Komunis itu mana sih yang sukses, bahwa itu bahaya laten iya, tapi kami harus bisa mencari sekarang aquilibriumnya," kata dia.

Sebelumnya, ‎Senin (16/5) Pelaksana Tugas Ketua Perpusnas, Dedi Junaedi mendukung razia atribut dan pemberangusan buku-buku tentang pemikiran kiri. Menurut dia, Perpusnas berkewajiban untuk menyimpan koleksi buku-buku tersebut. Bahkan di era Orde Baru, kata dia, buku-buku itu harus ada izin pihak berwajib untuk mengaksesnya.

Dedi menuturkan, Perpusnas menyimpan beberapa buku beraliran kiri, namun rata-rata terbitan lama. Sedangkan buku-buku berbau kiri yang baru terbit menurut dia kemungkinan tidak ada Internasional Standard Book Number (ISBN). Jika ada buku-buku baru berbau kiri yang meminta ISBN, ia akan melaporkan ‎ke pihak berwajib. [suara]
[www.bringislam.web.id]

Bripka Seladi Nyambi Jadi Tukang Sampah daripada Terima Suap

Salut! Polisi Ini Rela Jadi Pemulung Sampah Demi Mencari Tambahan Nafkah Halal

Ada yang beda dengan sosok dari polisi anggota Polresta Malang, Jawa Timur ini. Dialah Bripka Seladi yang menjadi pembicaraan di berbagai media sosial karena selain menjadi polisi, ia juga mencari nafkah dengan menjadi seorang pemulung sampah.

Dalam kesehariannya bertugas, pria 58 tahun ini bertugas menjadi penguji para warga yang membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalulintas Polresta Malang. Tak hanya itu saja, ia juga bertugas menjaga lalu lintas yang ada di sepanjang Kota Apel.

Namun seragam yang membuatnya gagah tersebut, berubah 180 derajat setelah dirinya tak berada di jam tugas kerja. Dengan kaos lusuh, Bripka Seladi begitu cekatan memilah milih sampah yang oleh sebagian orang dipandang sebagai hal yang tidak memiliki nilai jual.

Bagi Bripka Seladi, menjadi seorang pemulung bukanlah sebuah profesi yang hina. Ia justru berkata,“Saya melirik, wah ini rezeki. Jangan dibuang-buang. Buat sampingan tambahan.”

Pekerjaan sampingan menjadi seorang pemulung sampah sudah ditekuni Bripka Seladi sejak tahun 2006 dimana saat itu ia melihat seorang pemulung sampah tengah mencari-cari sampah di sekitar kantornya.

Baginya hal tersebut menjadi peluang mendapatkan rezeki selain gaji bulanan. Memang tidak banyak yang ia dapat dalam seharinya yakni 25 ribu hingga 50 ribu perhari. Namun hal tersebut dirasa cukup untuk bisa menghidupi istri dan anaknya.

“Yang penting halal,” ucapnya

Perjalanan Kisah Menjadi Pemulung Sampah

Pada tahun 2006 yang menjadi awal-awal Bripka Seladi mencoba profesi barunya, ia berkeliling mencari dan memungut sampah ke bak-bak sampah. Agar bisa cepat mendapatkan hasil, ia pun menggunakan sepeda ontel yang dibelinya pada tahun 1978, ketika menjadi seorang polisi.

Akan tetapi sejak tahun 2008, ia mulai menjadi pengepul sampah dari pemulung yang lain. Dan kini berkat kerja kerasnya menjadi pemulung, ia pun bisa membeli mobil pick up guna mengangkut kumpulan sampah dari para pemulung lainnya.

Bripka Seladi memang bukanlah seorang yang kaya sehingga untuk bisa mengepul sampah, ia kemudian meminjam tempat dari temannya, yakni sebuah gudang yang berada di Jalan Dr Wahidin Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gudang tersebut kurang lebih berada 100 meter dari kantornya sehingga tanpa perlu banyak waktu, ia bisa langsung melakukan pekerjaan sampingan usai melaksanakan tugas dinasnya.

Polisi Yang Jujur

Sejak menjadi polisi di tahun 1978, pria yang lahir di Dampit, Kabupaten Malang ini memang menjadi seorang polisi yang jujur. Ia tidak ingin pekerjaan halalnya dikotori dengan uang hasil suap.

Memang menurutnya ada saja orang yang berusaha memberikan ‘hadiah’, baik ketika dinas maupun saat berada di rumah. Tapi semuanya ia tolak dan justru ia berpesan kepada anaknya agar mengembalikan ‘hadiah’ tersebut jika dikirim ke rumah.

Bripka Seladi sadar betul bagaimana pandangan masyarakat terhadap polisi saat ini dimana banyak terjadi polisi yang kedapatan menerima suap. Ia tidak ingin hal tersebut menimpa dirinya sehingga alhasil ia lebih memilih jalan halal menjadi seorang pemulung.

Memang tidak banyak yang mau berpikiran seperti Bripka Seladi dimana terkadang profesi yang harusnya disegani berubah menjadi seorang yang dianggap hina oleh sebagian orang hanya demi mencari penghasilan yang halal. Padahal pekerjaan tersebut lebih mulia daripada melakukan suap menyuap.
[www.bringislam.web.id]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget